|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Pemeriksaan intensif yang dilakukan petugas penjaga pintu utama (P2U) Lembaga Pemasyakaratan (Lapas) Anak Klas II A Pakjo Palembang, membuahkan hasil. Dari dalam sebuah dompet milik dua pembesuk, didapati dua amp ganja kering siap isap. Yaitu dompet milik Ari (23), warga Jl DI Panjaitan, Lr Sentosa, Kecamatan Plaju, Palembang. Saat diamankan, sekitar pukul 10.30 WIB, tersangka Ari bersama temannya, Fadli (21), warga Jl KH Azhari, Lr Beringin Jaya, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan SU II, Palembang. Namun status Fadli masih sebatas saksi. ”Aku baru balik nolong jualan ikan di Pasar Jakabaring, terus Ari minta temeni besuk kawannyo, Agus di Lapas Anak. Aku dak tahu kalo Ari simpan ganja di dompetnyo, aku baru kenal limo hari dengan Ari,” aku Fadli. Mendapati ada pembesuk yang kedapatan membawa narkoba, petugas Lapas Anak lalu menghubungi polisi dan datanglah Kasat I Direktorat Narkoba Polda Sumsel AKBP Ismail Zahara SH bersama anggotanya. ”Aku dak galak ngomong di sini (di Lapas), Pak. Gek bae aku ngomong pas la di Polda, gek aku beberke galo,” cetus tersangka Ari. Saat dibawa dan diinterogasi di Mapolda Sumsel, tersangka Ari berkicau mengaku ”cepu” (informan) polisi. Bahkan ganja yang ada padanya, diakui didapat dari oknum polisi tersebut. Keterangan tersangka Ari yang kerap berubah itu, sempat membuat polisi geram. Untuk membuktikan omongannya, tersangka Ari dibawa penyidik keluar untuk pengambangan kasusnya.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Untuk lebih memberi kesempatan kepada pejabat berkarir di Kementerian Hukum dan HAM secara kompetitif, maka Sekretaris Jenderal dalam hal ini biro Kepegawaian akan mencoba melakukan kompetisi secara terbuka untuk mengisi jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian. Demikian hal ini disampaikan Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Hasbullah dalam “Dialog Kepegawaian” di Lapas Cianjur, Jumat 2 Maret 2010.
Menurut Hasbullah, calon-calon yang telah memenuhi syarat untuk menduduki eselon III nantinya diharapkan mendaftar untuk diseleksi secara administrasi. Orang-orang yang telah memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya akan melakukan presentasi secara terbuka dihadapan pejabat dan staf Biro Kepegawaian. Dengan cara ini maka diharapkan siapapun yang nantinya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian ada kesiapan mental maupun konsep untuk melakukan pembenahan.
Seleksi selanjutnya menyangkut wawancara mendalam atas kompetensi dan prestasi yang dimiliki oleh masing-masing calon dari para pewawancara dari pejabat eselon II. Dari beberapa calon tersebut selanjutnya hanya dipilih 3 (tiga) orang calonuntuk di bawah ke Tim Baperjakat untuk selanjutnya dipilih (1) orang sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian.
Dialog ini dihadiri dari pejabat para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi serta pengembang fungsi kepegawaiannya dari Lapas Cianjur, Bogor, Sukbaumi, Imigrasi Sukabumi, Bogor, Bapas Bogor. Acara ini dirangkaian dengan penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat untuk periode April 2010 kepada pegawai yang ada di lingkungan UPT Cianjur, Bogor, Depok dan Sukabumi.
Selain itu, Kepala Bagian Pengembangan Drs. Irawan Wibowo juga menyampaikan berbagai prolematika dalam pengembangan kepengawaian, khususnya menyangkut kebijakan yang lebih selektif untuk Penyesuaian Ijazah dan Diklat Kepemimpinan. Ini dilakukan dalam rangka pengembangan SDM ke arah yang lebih baik.
Kepala Bagian Pemberhentian, Pensiun dan Hukuman Disiplin juga menyampaikan banyaknya persoalan mengenai hukuman disiplin bagi pejabat maupun staf Kementerian Hukum dan HAM terutama di lingkungan pemasyarakatan. Dalam ketentuannya bahwa sesorang yang dalam proses hukuman disiplin, maka tidak dapat memperoleh mutasi, promosi maupun kenaikan pangkat.
Sementara dr. Juniarto sebagai Kepala Bagian Umum menyampaikan prosedural dalam penyusunan formasi CPNS tahun 2010. Berbagai indikator yang digunakan merupakan ketentuan yang dibuat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sumber Tulisan :
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Untuk pertama kali dalam keberadaannya Biro Kepegawaian khususnya Bagian Mutasi Pegawai melakukan terobosan dalam pelayanan kepegawaian. Dalam rangka meningkatkan pelayanan menyangkut hak-hak mendasar kepegawaian, Biro Kepegawaian melakukan “Dialog Kepegawaian” langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan diikuti pengembangan fungsi kepegawaian. Dalam dialog tersebut secara langsung juga diserahkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat periode April 2010 ke perwakilan UPT-UPT yang hadir.
Dialog secara langsung maupun pemberian Surat Keputusan dimaksudkan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung berbagai persoalan menyangkut kepegawaian serta memberi layanan tepat waktu untuk urusan kenaikan pangkat. Jika ada persoalan-persoalan yang bisa ditangani maka langsung akan diproses, sementara jika menyangkut kebijakan akan dilaporkan ke Pimpinan untuk selanjutnya diambil keputusan.
Menurut PLT Kalapas Cianjur Drs. Utuy Sri Aspilia Anggara, kegiatan ini sangat bermanfaat karena Biro Kepegawaian terjun langsung ke UPT untuk melihat langsung serta memberikan secara langsung Surat Keputusan Kenaikan Pangkat. Terobosan ini tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga hal ini memberi kepuasan kepada para pegawai karena tidak perlu menunggu waktu yang lama serta tidak perlu lagi datang ke kantor wilayah maupun ke pusat hanya untuk mengambil Surat Keputusan.
Menurut Kepala Bagian Mutasi Hasbullah, terobosan ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian yang selama ini dianggap negatif. Selain itu apabila berhubungan dengan biro kepegawaian banyak dikonotasikan “Jeruk makan Jeruk”. Dengan terobosan ini diharapkan citra negatif dari biro kepegawaian terutama Bagian Mutasi Pegawai dapat menjadi lebih baik.
Perbaikan layanan ini tidak terlepas juga dengan dukungan dari Badan Bepegawaian Negara (BKN) khususnya Direktur Kepangkatan sebagai penentu akhir dari proses ini. Tanpa kerjasama ini, maka seberapa cepatpun dokumen dikirim ke BKN dari Kementerian Hukum dan HAM jika tidak ditindaklanjuti secara cepat maka pelayanan tepat waktu ini tidak bisa terwujud.
Kenaikan Pangkat untuk periode Oktober 2010, Biro Kepegawaian khususnya Bagian Mutasi Pegawai juga telah membuat perencanaan untuk lebih mempercepat penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat melalui Konsiyiansi dengan BKN dengan sasaran Kantor Wilayah yang paling banyak kantor UPT (Jawa Tengah) di Cilacap. Pola Dialog Kepegawaian dan Pemberian Surat Keputusan akan dilangsungkan di UPT seputar Pantura (Purwakarta,Indramanyu, Subang,Kuningan dan Cirebon), Cilacap dan sekitarnya serta Jabar Selatan (Ciamis,Banjar,Tasikmalaya dan Garut). Oleh karena itu kepada seluruh Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah dan Kepala UPT seluruh Indonesia diharapkan berkasnya dapat diterima di Biro Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2010. Untuk langkah ini, Sekretaris Jenderal akan membuat Surat Edaran agar pengiriman berkas usulan Kenaikan Pangkat periode Oktober bisa dipercepat, demikian Hasbullah.
Sumber Tulisan :
http://www.depkumham.go.id/xDepkumhamWeb/xBerita/xUmum/cob.htm
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Tuntutan pelayanan yang lebih baik menjadi kebutuhan organisasi maupun kementerian untuk meningkatkan citra dewasa ini. Biro Kepegawaian sebagai urat nadi dan jantung dari aktivitas kepegawaian menjadi barometer akan kepuasan layanan tersebut. Salah satu layanan dan kewajiban dari Biro Kepegawaian menyangkut hak mendasar pegawai adalah Kenaikan Pangkat.
Untuk itu, Biro Kepegawaian melakukan Konsinyiasi Penetapan Kenaikan Pangkat dengan Badan Kepegawaian Negara di Cipanas 26 – 28 Maret 2010. Sebelum dilaksanakan konsinyiasi Direktur Kepangkatan dan Mutasi BKN menjadi nara sumber dalam Dialog Kepegawaian dengan Biro Kepegawaian. Persoalan yang menjadi perhatian utama diantaranya menyangkut Penyesuaian Ijasah (PI).
READMORE....!!
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Jika Penyesuaian Ijazah dan Diklat Kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM tidak dilakukan secara selektif maka kedepan diprediksi akan banyak staf yang stress alias frustasi karena tidak mempunyai jabatan. Hal ini terjadi karena adanya kelebihan stok staf yang telah memenuhi persyaratan pangkat maupun diklat, sementara jabatan yang tersedia sangat terbatas. Demikian disampaikan Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Hasbullah dalam Dialog Kepegawaian dengan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan dan Imigrasi maupun Pengembang Fungsi Kepegawaian yang berlangsung di Lapas Kendari, 17 Maret 2010.
Untuk diketahui jumlah Pegawai Kementerian Hukum dan HAM saat ini berkisar 39.783 0rang, dengan rincian golongan I = 76 orang (0,19 %) , golongan II = 19.666 (49,43 %), golongan III = 18.805 (47,27 %) dan golongan IV = 1.236 (3,11 %). Dengan kondisi sekarang terjadi ketidakseimbangan secara persentase antara golongan, terutama golongan II dan III dengan golongan IV. Selain itu jumlah jabatan yang tersedia untuk eselon III A hanya 716 orang sedangkan eselon III B sebanyak 316 jabatan.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
PALEMBANG (SI)- Dari jumlah 24.424 peserta ujian nasional (UN) di Kota Palembang kemarin, dua orang diantaranya mengerjakan soal UN di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Klas II A Pakjo Palembang, karena terganjal kasus narkoba.
Kedua peserta tersebut adalah AN dan RS, keduanya adalah siswa kelas XII jurusan IPS salah satu SMA Swasta di Jalan Ahmad Yani Palembang.Keduanya mulai menghuni lapas Pakjo sejak tanggal 1 maret 2010 lalu. Kepala LP Pakjo Palembang Junaidi mengatakan, keduanya sebelum masuk ke lapas Pakjo Palembang telah terdaftar sebagai peserta UN.Awalnya dikatakan Junaidi, pihaknya menawarkan kepada keduanya untuk melaksanakn UN di sekolah mereka, dengan pengawalan. ”Tapi mereka meminta untuk melaksanakan UN di sini saja, maka kita tidak jadi mengurus surat izinnya kepada pihak kejaksaan,” katanya.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
KEPUTUSAN TIM BAPERJAKAT
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN (BUP) TIDAK OTOMATIS
Untuk lebih mendorong dan memotivasi para pejabat eselon 2 Kementerian Hukum dan HAM ketika menjabat, maka para pejabat yang akan diperpanjang batas usia pensiun dilakukan secara bertahap setiap 2 tahun. Dengan demikian mekanisme perpanjangan batas usia pensiun di Kementrian Hukum dan HAM tidak lagi otomatis tetapi secara bertahap. Hal ini juga dimaksudkan agar pejabat yang sudah diperpanjang 2 (dua) tahun tetapi tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik, maka oleh Tim baperjakat akan dilakukan evaluasi untuk tidak diperpanjang.
Demikian salah satu Keputusan dalam rapat Tim Baperjakat Kementerian Hukum dan HAM hari Senin 8 Maret 2010. Rapat tersebut diikuti oleh anggota Tim Baperjakat : Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, PLT Direktur Jenderal Imigrasi, Sekretaris Inspektur Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian.
READMORE....!!
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan upaya terobosan untuk meningkatkan pelayanan baik untuk kepentingan eksternal maupun internal. Salah satu upaya tersebut yakni dengan perbaikan dalam sistem pembinaan kepegawaian. Dalam bulan Februari 2010 ini, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan 2 (dua) aturan menyangkut pembinaan kepegawaian, yakni Keputusan tentang Tim Baperjakat Kementerian Hukum dan HAM dan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM.
2 (dua) payung hukum yang diterbitkan dalam rangka pembinaan kepegawaian tersebut bila dibedah berintikan dalam 3 aspek : Pertama, Eksistensi Tim Baperjakat; dalam pembinaan kepegawaian di Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan aturan berlaku yakni PP. No 100 tahun 2000 dan PP. No 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan kepegawaian adalah Sekretaris Jenderal. Unit Utama dan seluruh Kantor Wilayah hanya mengusulkan nama-nama nominatif untuk menduduki suatu jabatan . Usulan tersebut, selanjutnya akan dibahas dalam tim Baperjakat kementerian hukum dan ham sebelum dikeluarkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham. Tim ini juga akan memberikan pertimbangan kepada pembina kepegawaian (Menteri Hukum dan Ham) dalam pemberian kenaikan pangkat pilihan dan istimewa,perpanjangan batas usia pensiun pns yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Staf Ahli Menteri Bidang Pelanggaran HAM D. Bambang Untung S, SH melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada 9 Maret 2010. Kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka melihat kondisi dan situasi aktual Lapas dan Rutan yang berada di jajaran Kanwil Jawa Timur yakni Lapas Sidoarjo dan Rutan Madaeng Surabaya. |
|
|
| KONDISI AKTUAL LAPAS DAN RUTAN DI JAWA TIMUR |
|
Dalam kunjungannya ke lapas dan rutan Bambang Untung didampingi juga oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Sihabudin, Bc.Ip, SH, MH, Kepala Divisi Pemasyarakatan Djoko Hikmahadi, Bc.Ip, SH, Kasubag Humas dan Laporan Cahyo Sejati, SH.
Bambang Untung beserta rombongan meninjau blok-blok tempat hunian warga binaan sekaligus melakukan perbincangan dengan mereka. Disamping itu disempatkan pula untuk melihat berbagai hasil karya dari para Narapidana di Lapas Sidoarjo . (Eni)
Sumber Tulisan :
|
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
بِسْمِ اﷲِالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
Palembang, pada hari selasa 09 Maret 2010 Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA Palembang mendapatkan kunjungan dari tamu istimewa yaitu Tim auditor dari Raoul Wallenberg Institute Of Human Rights and Humanitarian Law yang disingkat RWI dan juga perwakilan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan serta penerjemah dari Jakarta.
Sebagai perkenalan Raoul Wallenberg Institute Of Human Rights and Humanitarian Law yang disingkat RWI tersebut didanai oleh Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). RWI merupakan institusi akademik independen yang berdedikasi untuk kemajuan hak asasi manusia melalui penelitian, pelatihan dan pendidikan. RWI sendiri berdiri pada tahun 1984 di Fakultas Hukum, Universitas Lund Swedia yang telah berpartisipasi dalam mengoganisir 3 program master dan Program Hak asasi manusia Interdisipliner pada tingkat sarjana. RWI telah aktif di indonesia pada tahun 1999 dan memiliki kerja sama yang erat dengan komnas perempuan sejak tahun 2000 serta Kerjasama antara RWI – Direktorat jendral Pemasyarakatan – Direktorat Jendral HAM tahun 2005-2007.Tim auditor dari RWI yang bermitra dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan ini beranggotakan Mr.Jost Onstead, kepala cabang RWI di Indonesia dari negara Inggris serta Pakar Independence isue Pemasyarakatan dunia dari Kanada yaitu Mr. Jefs Cristian.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Kota Meksiko (ANTARA News) - Sedikit-dikitnya lima tahanan tewas dan 14 lainnya cedera, Selasa, dalam bentrokan antar gerombolan di satu penjara negara bagian Chihuahua, belahan utara Meksiko.
Kantor berita Xinhua mengutip stasiun radio lokal yang menyebutkan peristiwa itu terjadi pukul 14:30 waktu setempat (pukul 03:00 WIB, Rabu). Polisi negara bagian dan federal menguasai keadaan beberapa jam kemudian.
Dua tahanan tewas akibat luka tikaman, satu tewas akibat pukulan dan dua lagi akibat tembakan.
READMORE....!!
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
KKuala Kapuas, Kalteng (ANTARA News) - Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Untung Sugiyono, Sabtu, mengungkapkan penilaiannya bahwa dia tidak memungkiri masih adanya praktik pungutan liar (pungli) di lembaga pemasyarakatan (LP), khususnya di kota-kota besar.
"Saya tidak naif, kalau dibilang tidak ada, terlalu hebat, karena yang namanya pungli tidak hanya di LP saja," kata Untung Sugiono di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama rombongan mengadakan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Pria Tangerang, 16 Februari 2010.
Dalam kunjungan tersebut Presiden SBY didampingi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Para Menteri tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Prekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sosial Sagaf Aljufri, Menteri Negara Perumahan dan Pemukinan Daerah Tertinggal (Menneg PDT) Helmi Faisal Zaini dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, setiap pejabat maupun pegawai di jajaran Kementerian Hukum dan HAM harus mampu berinisiatif untuk peningkatan kemampuan diri. Sehingga nantinya dapat diimplementasikan untuk kemajuan dan eksistensi Kementrian Hukum dan HAM pada umumnya.
“Bagi yang tidak berprestasi berarti tidak punya kemampuan, nah yang punya kemampuan lah yang kita harapkan untuk bisa memimpin kantor –kantor wilayah (kanwil) di seluruh Indonesia”, sambut Menteri Hukum dan HAM saat di Lapas Anak Pria Klas I Tangerang 10 Februari 2010.
READMORE....!!
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
بِسْمِ اﷲِالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
Semenjak Tahun 1973 s.d 2012, Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang telah dipimpin oleh 15 orang pemimpin. Dari sejak Bapak Marzuki Husin sampai sekarang dipimpin Oleh Bapak Pujo Harinto,Bc.IP,S.Sos,M.Si ( akhir 2011 – sekarang ).
Berikut adalah Daftar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang yang pernah mengabdikan dirinya sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang ini, adalah sebagai berikut :
1.
Bapak Marzuki Husin
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 1973 s.d 1978
2.
Bapak Nadir Usman, Bc.Sw.
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 1978 s.d 1982
3.
Bapak Drs.Zainuddin Hasyaf
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 1982 s.d 1987
4.
Bapak Purba Tambunan, Bc.IP
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 1987 s.d 1990
5.
Bapak Syarifuddin Zarifah, Bc.IP
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 1990 s.d 1995
6. 
Bapak Mardonius Prijadi
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 1995 s.d 1997
7.
Bapak Chairuddin Idrus ,Bc.IP, SH.
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 1998 s.d 1999
8.
Bapak Komaruddin, Bc.IP
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Pelembang pada Tahun 1999 s.d 2000
9.
Bapak Drs.Asjudin Rana, Bc.IP, SH.
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 2000 s.d 2003
10.
Bapak Drs.Sukardi, Sm.Hk.
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 2003 s.d 2005
11.
Bapak Robin Sianturi
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 2005 s.d 2006
12.
Bapak Muji Rahardjo DS , Bc.IP, SH, MM.
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 2006 s.d 2009
13.
Bapak Junaedi Bc.IP SH MH
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 2009 – 2011.
14.
Bapak Drs. Budi Raharjo, BcIP, MH.
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 2011.
15.
Bapak Pujo Harinto, BcIP, S.Sos, M.Si
Mengabdi sebagai Ka.Lapas Anak Palembang pada Tahun 2011 s,d sekarang
sebagai informasi tambahan, seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki Uraian Tugas sebagai berikut :
- Menetapkan Rencana Kerja Lapas Anak Klas.IIA Palembang
|
- Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan PEMDA dan Instansi
terkait
|
- Mengkoordinasikan penyusunan hasil RASTAF A
|
- Melakukan
pembinaan pegawai di Lingkungan Lapas Anak Klas.IIA Palembang
|
- Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat
bawahan
|
- Melakukan pengawasan melekat (waskat) di Lingkungan Lapas Anak
Klas.IIA Palembang
|
- Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas Anak
Klas.IIA Palembang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
|
- Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
Wilayah
|
- Mengkoordinasikan
kebutuhan formasi pegawai pada Lapas Anak Klas.IIA Palembang
|
- Mengkoordinasikan
pembuatan dan penyusunan Laporan Lapas Anak Klas.IIA Palembang
|
- Mengkoordinasikan
pengendalian administrasi kepegawaian dalam Lingkungan Lapas Anak Klas.IIA
Palembang
|
- Mengkoordinir
pelaksanaan penyuluhan hukum pada Lapas Anak Klas.IIA Palembang
|
- Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang
tertuang dalam LHP
|
- Mengkoordinasikan pembinaan anak didik bersama
para pejabat seksi.
|
- Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lapas Anak
Klas.IIA Palembang
|
Demikianlah Informasi ini dibuat , semoga menjadi informasi yang berguna. Terima kasih.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Untuk pertama kali setelah menjabat sebagai menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mendengarkan secara langsung para kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan segala persoalan mengenai program kerja dan berbagai kendala di daerah , termasuk program 100 hari kerja Kementrian Hukum dan HAM. Acara ini berlangsung di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, pukul 10.00 – 00.00 WIB Kamis, 23 Desember 2009.
Dalam paparannya, sebagian besar Kepala Kantor Wilayah menginginkan agar jabatan eselon IV dan V Surat Keputusannya dibuatkan oleh Kepala Kantor Wilayah sementara pusat hanya menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan.Keinginan para pimpinan wilayah tersebut cukup beralasan karena kemampuan pemahaman personil di daerah secara riel lebih diketahui dan dipahami oleh Kepala Kantor Wilayah serta adanya beberapa jabatan eselon IV dan V yang masih kosong sampai saat ini. Selain itu, era desentralisasi saat ini menuntut adanya efeiensi dan efektifitas layanan. Penyerahan kewenangan ke daerah saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan untuk lebih meningkatkan layanan terutama menyangkut personil.
READMORE....!!
Pemeriksaan intensif yang dilakukan petugas penjaga pintu utama (P2U) Lembaga Pemasyakaratan (Lapas) Anak Klas II A Pakjo Palembang, membuahkan hasil. Dari dalam sebuah dompet milik dua pembesuk, didapati dua amp ganja kering siap isap. Yaitu dompet milik Ari (23), warga Jl DI Panjaitan, Lr Sentosa, Kecamatan Plaju, Palembang. Saat diamankan, sekitar pukul 10.30 WIB, tersangka Ari bersama temannya, Fadli (21), warga Jl KH Azhari, Lr Beringin Jaya, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan SU II, Palembang. Namun status Fadli masih sebatas saksi. ”Aku baru balik nolong jualan ikan di Pasar Jakabaring, terus Ari minta temeni besuk kawannyo, Agus di Lapas Anak. Aku dak tahu kalo Ari simpan ganja di dompetnyo, aku baru kenal limo hari dengan Ari,” aku Fadli. Mendapati ada pembesuk yang kedapatan membawa narkoba, petugas Lapas Anak lalu menghubungi polisi dan datanglah Kasat I Direktorat Narkoba Polda Sumsel AKBP Ismail Zahara SH bersama anggotanya. ”Aku dak galak ngomong di sini (di Lapas), Pak. Gek bae aku ngomong pas la di Polda, gek aku beberke galo,” cetus tersangka Ari. Saat dibawa dan diinterogasi di Mapolda Sumsel, tersangka Ari berkicau mengaku ”cepu” (informan) polisi. Bahkan ganja yang ada padanya, diakui didapat dari oknum polisi tersebut. Keterangan tersangka Ari yang kerap berubah itu, sempat membuat polisi geram. Untuk membuktikan omongannya, tersangka Ari dibawa penyidik keluar untuk pengambangan kasusnya.
