|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Jika Penyesuaian Ijazah dan Diklat Kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM tidak dilakukan secara selektif maka kedepan diprediksi akan banyak staf yang stress alias frustasi karena tidak mempunyai jabatan. Hal ini terjadi karena adanya kelebihan stok staf yang telah memenuhi persyaratan pangkat maupun diklat, sementara jabatan yang tersedia sangat terbatas. Demikian disampaikan Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Hasbullah dalam Dialog Kepegawaian dengan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan dan Imigrasi maupun Pengembang Fungsi Kepegawaian yang berlangsung di Lapas Kendari, 17 Maret 2010.
Untuk diketahui jumlah Pegawai Kementerian Hukum dan HAM saat ini berkisar 39.783 0rang, dengan rincian golongan I = 76 orang (0,19 %) , golongan II = 19.666 (49,43 %), golongan III = 18.805 (47,27 %) dan golongan IV = 1.236 (3,11 %). Dengan kondisi sekarang terjadi ketidakseimbangan secara persentase antara golongan, terutama golongan II dan III dengan golongan IV. Selain itu jumlah jabatan yang tersedia untuk eselon III A hanya 716 orang sedangkan eselon III B sebanyak 316 jabatan.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
PALEMBANG (SI)- Dari jumlah 24.424 peserta ujian nasional (UN) di Kota Palembang kemarin, dua orang diantaranya mengerjakan soal UN di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Klas II A Pakjo Palembang, karena terganjal kasus narkoba.
Kedua peserta tersebut adalah AN dan RS, keduanya adalah siswa kelas XII jurusan IPS salah satu SMA Swasta di Jalan Ahmad Yani Palembang.Keduanya mulai menghuni lapas Pakjo sejak tanggal 1 maret 2010 lalu. Kepala LP Pakjo Palembang Junaidi mengatakan, keduanya sebelum masuk ke lapas Pakjo Palembang telah terdaftar sebagai peserta UN.Awalnya dikatakan Junaidi, pihaknya menawarkan kepada keduanya untuk melaksanakn UN di sekolah mereka, dengan pengawalan. ”Tapi mereka meminta untuk melaksanakan UN di sini saja, maka kita tidak jadi mengurus surat izinnya kepada pihak kejaksaan,” katanya.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
KEPUTUSAN TIM BAPERJAKAT
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN (BUP) TIDAK OTOMATIS
Untuk lebih mendorong dan memotivasi para pejabat eselon 2 Kementerian Hukum dan HAM ketika menjabat, maka para pejabat yang akan diperpanjang batas usia pensiun dilakukan secara bertahap setiap 2 tahun. Dengan demikian mekanisme perpanjangan batas usia pensiun di Kementrian Hukum dan HAM tidak lagi otomatis tetapi secara bertahap. Hal ini juga dimaksudkan agar pejabat yang sudah diperpanjang 2 (dua) tahun tetapi tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik, maka oleh Tim baperjakat akan dilakukan evaluasi untuk tidak diperpanjang.
Demikian salah satu Keputusan dalam rapat Tim Baperjakat Kementerian Hukum dan HAM hari Senin 8 Maret 2010. Rapat tersebut diikuti oleh anggota Tim Baperjakat : Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, PLT Direktur Jenderal Imigrasi, Sekretaris Inspektur Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian.
READMORE....!!
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan upaya terobosan untuk meningkatkan pelayanan baik untuk kepentingan eksternal maupun internal. Salah satu upaya tersebut yakni dengan perbaikan dalam sistem pembinaan kepegawaian. Dalam bulan Februari 2010 ini, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan 2 (dua) aturan menyangkut pembinaan kepegawaian, yakni Keputusan tentang Tim Baperjakat Kementerian Hukum dan HAM dan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM.
2 (dua) payung hukum yang diterbitkan dalam rangka pembinaan kepegawaian tersebut bila dibedah berintikan dalam 3 aspek : Pertama, Eksistensi Tim Baperjakat; dalam pembinaan kepegawaian di Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan aturan berlaku yakni PP. No 100 tahun 2000 dan PP. No 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan kepegawaian adalah Sekretaris Jenderal. Unit Utama dan seluruh Kantor Wilayah hanya mengusulkan nama-nama nominatif untuk menduduki suatu jabatan . Usulan tersebut, selanjutnya akan dibahas dalam tim Baperjakat kementerian hukum dan ham sebelum dikeluarkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham. Tim ini juga akan memberikan pertimbangan kepada pembina kepegawaian (Menteri Hukum dan Ham) dalam pemberian kenaikan pangkat pilihan dan istimewa,perpanjangan batas usia pensiun pns yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Staf Ahli Menteri Bidang Pelanggaran HAM D. Bambang Untung S, SH melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada 9 Maret 2010. Kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka melihat kondisi dan situasi aktual Lapas dan Rutan yang berada di jajaran Kanwil Jawa Timur yakni Lapas Sidoarjo dan Rutan Madaeng Surabaya. |
|
|
| KONDISI AKTUAL LAPAS DAN RUTAN DI JAWA TIMUR |
|
Dalam kunjungannya ke lapas dan rutan Bambang Untung didampingi juga oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Sihabudin, Bc.Ip, SH, MH, Kepala Divisi Pemasyarakatan Djoko Hikmahadi, Bc.Ip, SH, Kasubag Humas dan Laporan Cahyo Sejati, SH.
Bambang Untung beserta rombongan meninjau blok-blok tempat hunian warga binaan sekaligus melakukan perbincangan dengan mereka. Disamping itu disempatkan pula untuk melihat berbagai hasil karya dari para Narapidana di Lapas Sidoarjo . (Eni)
Sumber Tulisan :
|
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
بِسْمِ اﷲِالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
Palembang, pada hari selasa 09 Maret 2010 Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA Palembang mendapatkan kunjungan dari tamu istimewa yaitu Tim auditor dari Raoul Wallenberg Institute Of Human Rights and Humanitarian Law yang disingkat RWI dan juga perwakilan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan serta penerjemah dari Jakarta.
Sebagai perkenalan Raoul Wallenberg Institute Of Human Rights and Humanitarian Law yang disingkat RWI tersebut didanai oleh Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). RWI merupakan institusi akademik independen yang berdedikasi untuk kemajuan hak asasi manusia melalui penelitian, pelatihan dan pendidikan. RWI sendiri berdiri pada tahun 1984 di Fakultas Hukum, Universitas Lund Swedia yang telah berpartisipasi dalam mengoganisir 3 program master dan Program Hak asasi manusia Interdisipliner pada tingkat sarjana. RWI telah aktif di indonesia pada tahun 1999 dan memiliki kerja sama yang erat dengan komnas perempuan sejak tahun 2000 serta Kerjasama antara RWI – Direktorat jendral Pemasyarakatan – Direktorat Jendral HAM tahun 2005-2007.Tim auditor dari RWI yang bermitra dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan ini beranggotakan Mr.Jost Onstead, kepala cabang RWI di Indonesia dari negara Inggris serta Pakar Independence isue Pemasyarakatan dunia dari Kanada yaitu Mr. Jefs Cristian.
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
Kota Meksiko (ANTARA News) - Sedikit-dikitnya lima tahanan tewas dan 14 lainnya cedera, Selasa, dalam bentrokan antar gerombolan di satu penjara negara bagian Chihuahua, belahan utara Meksiko.
Kantor berita Xinhua mengutip stasiun radio lokal yang menyebutkan peristiwa itu terjadi pukul 14:30 waktu setempat (pukul 03:00 WIB, Rabu). Polisi negara bagian dan federal menguasai keadaan beberapa jam kemudian.
Dua tahanan tewas akibat luka tikaman, satu tewas akibat pukulan dan dua lagi akibat tembakan.
READMORE....!!
|
By Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIA
KKuala Kapuas, Kalteng (ANTARA News) - Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Untung Sugiyono, Sabtu, mengungkapkan penilaiannya bahwa dia tidak memungkiri masih adanya praktik pungutan liar (pungli) di lembaga pemasyarakatan (LP), khususnya di kota-kota besar.
"Saya tidak naif, kalau dibilang tidak ada, terlalu hebat, karena yang namanya pungli tidak hanya di LP saja," kata Untung Sugiono di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu.
Jika Penyesuaian Ijazah dan Diklat Kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM tidak dilakukan secara selektif maka kedepan diprediksi akan banyak staf yang stress alias frustasi karena tidak mempunyai jabatan. Hal ini terjadi karena adanya kelebihan stok staf yang telah memenuhi persyaratan pangkat maupun diklat, sementara jabatan yang tersedia sangat terbatas. Demikian disampaikan Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Hasbullah dalam Dialog Kepegawaian dengan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan dan Imigrasi maupun Pengembang Fungsi Kepegawaian yang berlangsung di Lapas Kendari, 17 Maret 2010.
